ANALISIS AGIL PADA KASUS EKS KORUPTOR IKUT NYALEG LAGI MENURUT TEORI TALCOT PARSONS

Nama               : Dea Aprilia Wiraman

Mata Kuliah    : Sistem Politik Indonesia

Tugas Analisis AGIL mengenai Fenomena Sosial

“Analisis AGIL dalam kasus Mantan Koruptor yang diperbolehkan Nyaleg lagi”

Awal Permasalahan

Menjelang Pemilu 2019 menjadi awal polemik boleh tidaknya eks koruptor menjadi caleg mengemuka setelah KPU melarang mereka terjun ke dunia politik lagi yang merujuk pada pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20/2018 dan pasal 60 huruf J PKPU Nomor 26/2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 14/2018, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membolehkan. Kedua badan ini tidak menemui kesepakatan dan akhirnya masalah ini diserahkan ke MA, yang memutus uji materi PKPU.

Kemudian bakal caleg yang tak lolos mengajukan sengketa ke Bawaslu, yang kemudian Bawaslu meloloskan 1 caleg mantan koruptor walaupun KPU tetap kekeuh melarang mantan kruptor nyaleg lagi. Gugatan diajukan para mantan koruptor yang ingin menjadi wakil rakyat, antara lain, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dan mantan anggota DPR Wa Ode Nurhayati.

Kemudian Mahkamah Agung meloloskan uji materi PKPU Nomor 20/2018.

Juru bicara MA, Suhadi, mengatakan dengan dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka eks koruptor bisa mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu. Di antaranya, setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai caleg namun wajib mengumumkannya ke publik. (www.bbc.com/indonesia)

Partai Politik yang mengajukan caleg mantan koruotor di Pemilu 2019

KPU memutuskan, mantan koruptor boleh jadi caleg tetapi daftar namanya diumumkan ke publik. Dari 16 partai politik (parpol) nasional peserta Pemilu 2019, 14 partai tercatat mengajukan 72 caleg berlatar belakang mantan napi korupsi. Dua parpol yang tak mengajukan caleg eks koruptor adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Adapun Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) merupakan parpol yang terbanyak mengusung caleg eks koruptor. Sebanyak 11 nama eks koruptor dicalonkan.

Ada 14 parpol tercatat mengusung 72 caleg berlatar belakang eks napi koruptor. Lalu, ada 9 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan rekam jejak yang sama. Di antara para petinggi partai-partai ini, ada yang menyebut bahwa eks koruptor dicalonkan dengan pertimbangan suara. Namun, ada juga yang berkilah mengaku kecolongan dengan majunya caleg bermasalah, seperti bekas koruptor. Sejumlah petinggi dari dewan pimpinan pusat (DPP) parpol-parpol itu juga mengaku sudah memberikan sanksi, minimal memberikan teguran, kepada kepengurusan di daerah yang meloloskan caleg eks napi koruptor.

Ini kata beberapa parpol yang mencalonkan caleg mantan koruptor:

·         Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, misalnya, mengklaim bahwa DPP PPP langsung menegur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP yang mengajukan eks koruptor sebagai caleg.

·         Partai Demokrat

"Akan selalu ada pertimbangan elektoral. Saya bicara sangat jujur ini, karena orang-orang yang maju itu bisa jadi adalah orang-orang yang sangat diterima di masyarakatnya yang bisa menaikkan kursi partai," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachlan Nashidik.

Rachlan pun menegaskan, pencalonan eks koruptor di partainya dilakukan dengan berbagai pertimbangan, termasuk aspek elektoral itu.

·         Partai Amanat Nasional (PAN)

Adapun Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, caleg eks koruptor yang dicalonkan oleh partainya memiliki basis massa yang kuat. Mereka bisa diberdayakan untuk mendulang elektabilitas dalam Pileg 2019.

·         Partai Golkar

Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, partainya tidak dapat melarang kader untuk mencalonkan diri sebagai caleg, termasuk mantan narapidana kasus korupsi.

·         Partai PDIP

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pencalonan itu dilakukan oleh pengurus tingkat daerah sehingga tak bisa dipantau satu per satu oleh DPP PDI-P.

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menambahkan, partainya tidak bisa mencoret mantan terpidana kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai caleg.

(https://jeo.kompas.com/caleg-eks-koruptor-siapa-saja-dan-apa-kata-parpolnya)

Analisis

Paradigma AGIL adalah salah satu teori Sosiologi yang dikemukakan oleh ahli sosiologi Amerika, Talcott Parsons pada sekitar tahun 1950. Teori ini adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil.

Teori AGIL adalah sebagian teori sosial yang dipaparkan oleh Parson mengenai struktur fungsional, diuraikan dalam bukunya The Social System, yang bertujuan untuk membuat persatuan pada keseluruhan system sosial. Teori Parsons dan Paradigma AGIL sebagai elemen utamanya mendominasi teori sosiologi dari tahun 1950 hingga 1970 [1].

AGIL merupakan akronim dari Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency atau latent pattern - maintenance, meskipun demikian tidak terdapat skala prioritas dalam pengurutannya.

a.       Adaptation (adaptasi) : Sebuah sistem harus menganggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhanya.

b.      Goal-Attainment (pencapaian tujuan) : Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.

c.       Integration ( Integrasi) : atau Sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponenya. Sistem juga harus mengatur huungan ketiga fungsi tadi (A,G,L). Persetujuan mengenai nilai- nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasi sebuah sistem sosial

d.      Latency (Pemeliharan pola) : Sebuah sistem harus melengkapi, memlihara, dan memperbiki, baik motivasi  individual maupun pola-pola kultural tertentu seperti budaya, norma, aturan dan sebagainya yang menciptakan dan menopang motivasi. (www.wikipedia.com)

1.      Adaptation

Dimulai ketika para caleg eks koruptor ingin mencalonkan diri lagi pada pemilu serentak 2019, yang kemudian ditetang oleh KPU, karena menurut mereka caleg eks koruptor tidak pantas untuk kembali mencalonkan diri dikarenakan track reckord nya yang pernah terjerat kasus korupsi. KPU pun merujuk keputusannya melarang caleg eks koruptor pada Pasal 4 Ayat 3 PKPU Nomor 20/2018 dan Pasal 60 huruf J Nomor 26/2008 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 14/2018.

Kemudian para caleg ini mengajukan sengketa pada Bawaslu, yang kemudian Bawaslu meloloskan 12 caleg eks napi koruptor. Bawaslu berpegang pada UU Pemilu yang tidak menyebutkan larangan bagi eks koruptor menjadi wakil rakyat, namun pihak KPU tetap pada keputusan nya melarang caleg eks koruptor terjun kembali ke dunia politik.

Namun bagai memuluskan jalan para caleg eks koruptor, Mahkamah Agung meloloskan uji materi yang diperkarakan dan membuat para caleg eks koruptor ini berhasil masuk pada putaran pemilu 2019 lalu.

 

2.      Goal Attainment

Diloloskan nya para caleg eks koruptor untuk bisa kembali ke dunia politik tentulah memiliki tujuan dan alasan kenapa hal ini dapat terjadi. Seperti yang saya tulis diatas rata-rata partai politik yang meloloskan caleg eks koruptor berasalan mereka yang diloloskan pada pemilu 2019 walaupun eks koruptor memiliki kemampuan dan kecakapan dalam dunia politik terlepas dari kasus yang pernah mereka hadapi. Dan parpol pun seakan cuci tangan dengan hal ini. Dewasa ini, parpol tetap mencalonkan eks koruptor tidak lain karena mereka memiliki mahar atau dana politik yang besar, yang bisa mereka berikan kepada partai, karena walau bagaimana pun pendanaan yang besar sangatlah berguna untuk elektoral partai itu sendiri.

Selain itu biasanya mereka juga elit atau memiliki jabatan struktural dari parpol itu sendiri, sehingga memiliki hak untuk merekrut atau mencalonkan diri pada pemilu 2019 lalu. Semua ini bertujuan tidak lain untuk keberlangsungan partai politik itu sendiri.

 

3.      Integration

Kelancaran para caleg eks koruptor kembali nyaleg tidak lain karena adanya pihak-pihak yang terlibat dan menguatkan posisi mereka. Seperti dari partai politik yang tetap mengusungkan caleg eks koruptor demi elektibilitas partai, dan juga pihak-pihak yang menyetujui hal ini terjadi.

Bawaslu yang berpegangan pada UU tidaklah menyinggung eks koruptor tidak diperbolehkan nyaleg lagi, yang kemudian memuluskan langkah mereka mengajukan sengketa ini ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung pun meloloskan uji materi PKPU Nomor 28/2018 dan memutuskan caleg eks koruptor boleh menjadi caleg lagi.

Dengan persatuan dan penguatan yang diawali dengan parpol tetap mengirim caleg eks koruptor nya pada pemilu, kemudian Bawaslu dan Mahkamah Agung yang meloloskan uji materi mereka, mka makin lancarlah jalan para caleg eks koruptor pada pemilu 2019 lalu.

Integrasi yang dilakukan caleg eks koruptor ini bisa dikatakan sangatlah terstruktur dengan alasan bahwa setiap warga negara di Indonesia di perbolehkan terlibat dan ikut serta untuk terjun kedunia politik. Sehingga sangatlah kontradiktif jika beberapa pihak melarang hak politik seseorang, walaupun orang tersebut pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

Penyatuan ini membuat Mahkamah Agung pun meloloskan uji materi ini dikarenakan pada terbelenggunya hak politik seseorang.

 

4.      Lattent Pattern Maintenance

Untuk melancarkan jalan caleg eks koruptor kembali ke ranah politik, tentulah diperlukan pola-pola yang kuat yang bisa digunakan untuk mencari dukungan suara dari masyarakat dan juga mencari validitas nama di hadapan media massa.

Seperti mengetahui bahwa baik KPU apalagi rakyat tidak mendukung jalannya caleg eks koruptor kembali berpolitik, membuat para caleg eks koruptor ini selalu menekankan pada UU No. 7 Tahun 2017, bahwa setiap orang berhak menggunakan hak politiknya tak peduli pernah terlibat kasus pidana atau tidak. Dalam hal ini kepintaran masyarakat pun di uji, apakah mampu melilih dan membedakan calon wakil mereka nanti di kursi dewan yang berintegritas dan minim kmungkinan melakukan tindakan korupsi.

Para caleg eks koruptor pun bersikap berani dengan mengumumkan status mantan narapidana koruptor kepada masyarakat dan media secara berkala selama sebelum masa pemilihan guna sebagai syarat maju nya caleg eks koruptor pada pileg.

Hal tersebut dilakukan selain sebagai syarat juga bisa sebagai cara untuk menarik simpati masyarakat, seolah masyarakat akan percaya karena mereka sudah mengakui kesalahannya.

Bentuk lain dari mempertahankan caleg eks koruptor, Parpol juga mengambil sikap dengan membela calegnya dengan mengatasnamakan HAM, bahwa sudah cukup dengan mengakui diri sebagai mantan terpidana korupsi, tanpa harus diberikan cap lagi sebagai pembeda di pileg nanti.

Jadi dalam bentuk mempertahankan caleg eks koruptor maju pada pileg 2019, semua kembali ditimpahkan pada HAM dan UU yang berlaku, bahwa tidak bisa seseorang dilarang hak politiknya meskipun pernah terlibat kasus pidana seperti tindakan korupsi.

Dengan begitu caleg eks koruptor pun bisa dan sudah diberikan legalitas untuk bisa maju pada pemilihan legislatif dengan bersyarat mengakui pada media bahwa mereka mantan narapidana korupsi sebagai penanda untuk masyarakat.